Media Cinta

Just another WordPress.com weblog

Kebijakan Publik dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kebijakan Publik dalam
Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Oleh :
Mayka K. (20936)
Alvian Mahardika (20968)
Bintar Lulus Pradipta (21014)
Tri Lestari Puspitaningrum (21045)
Rachelia Rizky (21079)
Rafif Pamenang Imawan (21137)
Dwi Wahyu Haryanto (21148)
Agyllia Swesti R.S.P. (21239)

Pendahuluan
Kebijakan publik adalah segala hal yang diputuskan oleh pemerintah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan, yang bersifat top-down dan bottom-up. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah..
Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang kacau. Dimata pemerintah citra negatif tersebut telah mendogma. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus besikap arif dalam menentukan kebijakan..
Permasalahan PKL menjadi menarik, karena PKL menjadi sebuah dillema tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi PKL sering mengganggu tata ruang kota, disisi lain PKL menjalankan peran sebagai Shadow Economiy.
Tulisan ini akan terbagi menjadi tiga bagian, pada bagian pertama berisi pendahuluan. Pada bagian kedua berisikan alternatif-alternatif kebijakan, pada bagian ketiga berupa kesimpulan.

Alternatif Kebijakan
Kelompok kami mengambil beberapa alternatif dalam melihat persoalan PKL. Setiap alternatif kebijakan memiliki tantangan dan pemecahan tersendiri. Alternatif-alternatif tersebut banyak membantu kelompok kami untuk mengidentifikasi pemaslahan PKL. Sehingga alternatif yang nantinya akan diambil, dapat sesuai dengan permasalahan di lapangan. Alternatif-alternatif tersebut adalah :

Kebijakan Tantangan Pemecahan
Peraturan Daerah • Peraturan daerah sering bersifat searah (Top-down)

• Kurangnya Sosialisasi

• Peraturan daerah yang kerap kali muncul diasaat permasalahan telah akut.

• Isi Perda yang banyak merugikan rakyat (PKL) • Dibuka ruang dialog antara pemerintah dengan PKL sehingga akan ditemukan kesepakatan bersama.
• Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang harus ditaati serta mensosialisasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian maka masyarakat akan sadar dengan hak dan kuwajibannya.
• Pemerintah harus mampu memprediksi permasalahn yang muncul dalam masyarakat, sehingga mampu membuat kebijakan yang bersifat prefentif.
• Dengan mekanisme botom up dan melalui mekanisme penjaringan aspirasi maka pemerintah akan mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan harapan bersama.
Relokasi PKL • Tempat yang baru kurang strategis. Sehingga berpotensi banyaknya PKL yang gulung tikar.

• Tempat yang baru mahal.

• Fasilitas yang tidak memadai.

• PKL kembali ke tempat semula/ Tempat semula dihuni oleh PKL yang baru.
• Protes dari PKL • Dilakukan sebuah study kelayakan terhadap tempat yang baru. Sehingga tempat yang baru tidak membuat PKL mengalami kerugian. Atau pemerintah membuat daerah perekonomian baru.
• Untuk menciptakan tempat yang murah dan strategis, pemerintah hendaknya mampu merangkul perusahaan besar untuk memasang iklan dilokasi tersebut. sehingga ada pemasukan bagi pemerintah yang dapat digunakan sebagasi subsidi pembuatan ruantg publik.
• Dengan adanya study kelayakan yang dilakukan seperti diatas maka hambatan ini mampu diprediksi oleh pemerintah, sehingga akan segera dapat di atasi.
• Sedari dini peraturan harus ditegakkan. Sehingga kejadian yang sama tidak akan berulang.

• Ditanggapi secara dewasa oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk partisipasi rakyat. Sehingga mampu menciptakan ruang dialog antar pemerintah dan rakyat.
Memberikan Lapangan Pekerjaan Baru • Pemerintah harus memberikan penyuluhan dan modal yang banyak menguras anggaran

• Berkurangnya pendapatan yang diperoleh ketika beralih profesi. • Pemerintah memberikan kelonggaran kepada investor yang ingin berinvestasi di wilayah tersebut sehingga mampu menyerap tenaga lebih banyak, dan pemerintah tidak banyak mengeluarkan dana untuk mengatasi kemiskinan.
• Pemerintah harus mampu memberikan lapangan pekerjaan baru, yang dapat mengentaskan mereka dari keterpurukan ekonomi
Penertiban PKL Secara Paksa • Akan banyak gelombang protes dari PKL

• Timbulnya kerusuhan
• Pemerintah seharusnya sebelum melakukan penertiban, harus mensosialisasikan dulu pada para PKL, bahwa akan ada penertiban.
• Pemerintah terlebih dahulu membuka ruang dialog dengan PKL

Desember 21, 2008 - Posted by | makalah

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: