Media Cinta

Just another WordPress.com weblog

“PENERAPAN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN LUWU UTARA”

PENERAPAN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN LUWU UTARA

R I M A L
E 211 07 055

ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLIITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008
Penerapan Administrasi Publik dalam perspektif budaya lokal di Kabupaten Luwu Utara

Adiministrasi Publik merupakan subjek yang sangat penting bagi sebuah pemerintahan. Berbagai implementasi kebijaksanaan pemerintah, pengerahan, kecakapan, dan teknik-teknik administrator untuk mencapai tujuan pemerintah.
Jadi dapat dipahami bahwa aspek yang amat penting dalam menentukan penerapan administrasi public dalam perspektif budaya local khususnya di Kabupaten Luwu Utara melalui beberapa ruang lingkup Administrasi Publik sebagai berikut:
1. Kebijakan Publik
Umumnya kebijakan Publik yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Luwu Utara mengikuti kebijakan Pemerintah pusat secara nasional. Karena perumusan dan penentuan serta penilaian nilai-nilai pelaksanaan berbagai kebijakan Negara sudah berorientasi pada kepentingan masyarakat. Seiring otonomi daerah yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sangat memengaruhi berbagai kebijakan, tindakan-tindakan politis, kebijakan administratif yang bersifat ke dalam dan rencana-rencana bagaimana mengatur organisasi, personalia dan pembiayaan usaha sehingga terwujud kerjasama (teamwork).
2. Brokrasi Publik
Peran Administrasi Publik dalam pemerintahan sangat vital. Hal ini tergantung dari peran para birokrat-birokrat penentu kebijakan.
Pada tingkat local di Kabupaten Luwu Utara peran tersebut sangat dirasakan kualitas para birokrat kunci atau eksekutif mengeluarkan pengaruhnya:
o Pengaruh positif : eksistensi Administrasi Publik lebih diupayakan pada tercapainya tujuan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara itu sendiri.
o Pengaruh negative : Yang paling dirasakan terjadi ketika berbagai kesalahan dalam penempatan dan pengaturan struktur politik sehingga proses manajemen dan kebijakan public kurang rasional serta rendahnya etika dan moral birokrat. Tetapi mengenai mengatasi pelanggaran konstitusi sendiri seperti KKN telah dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Surabaya guna meminimalisir kesalahpahaman, kecurigaan masyarakat, membantu proses pengendalian administrasi, memudahkan bagi peserta lelang, dan terhindar KKN
3. Pelayanan & Manajemen Publik
Tehnologi Informasi (TI) memiliki andil yang sangat besar dalam mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Seiring dengan peningkatan pembangunan daerah, maka pengadaan barang dan jasa di Luwu Utara mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut telah memacu peningkatan jumlah penyedia barang dan jasa yang pada akhirnya dapat memicu suburnya praktik–praktik KKN untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini sulit dihindari karena system pengadaan yang bersifat manual sehingga dapat dipengaruhi faktor–faktor yang bersifat subyektif sehingga proses pengadaan barang dan jasa melalui internet (e-procurement) yang menggunakan perangkat teknologi menjadi solusi menutup pintu terjadinya KKN. Tahun 2006 telah dibangun jaringan komunikasi berbasis internet protocol (Tower) yang menghubungkan 2 kantor kecamatan tepatnya di kecamatan perbatasan sebelah utara dan timur, termasuk kantor Bupati menelan anggaran Rp 500 juta. Infrastruktur ini ibarat jalan yang siap melewatkan data, suara, gambar dan aplikasi SIM. Saat ini sudah dapat berkomunikasi telepon lewat Teknologi VoIP tanpa pulsa antara Bone–Bone, Sabbang dan kantor Bupati. Mengingat luas wilayah yang begitu besar, untuk urusan perizinan, tidak memusatkan kegiatan layanan public pada ibukota kabupaten seperti umumnya penerapan SIMTAP, tapi SIMTAPnya akan dipusatkan di masing–masingkecamatan.
Pelimpahan semua kewenangan perizinan di kecamatan, dekatkan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu jauh–jauh ke ibukota kabupaten hanya untuk mengurus KTP, KK, dll. Kabupaten hanya berfungsi mengontrol proses administrasi perizinan lewat infrastruktur tersebut.
Dengan demikian pelayanan & Manajemen Publik di Luwu Utara umumnya sudah berjalan dengan baik.

LUTRA TERAPKAN E-GOVERNMENT

ditulis oleh administrator
Tuesday, 06 May 2008
Tidak dapat disangkal bahwa saat ini Tehnologi Informasi (TI) memiliki andil yang sangat besar dalam mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Hampir semua sektor pembangunan menggunakan TI sebatas tools untuk memajukan usahanya. Perusahaan skala besar yang menerapkan layanan public, memanfaatkan kemajuan TI guna me-manage bisnisnya sekaligus memanjakan nasabahnya.
Memperhatikan luas wilayah Luwu Utara 7.502 km2 terdiri dari 11 kecamatan, 167 Desa dan 4 Kelurahan, penduduk 250.111 jiwa, kepadatan 33 jiwa/km2 dengan kondisi geografis tiga dimensi (gunung dataran rendah dan laut/sungai), terdapat tiga kecamatan yang terisolir (Kecamatan Limbong, Seko dan Rampi) membutuhkan akses komunikasi yang baik untik menjangkaunya.
Komunikasi berbasis internet protocol (IP) adalah solusi yang tepat untuk mempersatukannya. Rentang kendali pemerintahan untuk mengatur kembali kondisi tersebut dengan segala macam permasalahnnya, akan menjadi lebih mudah dengan bantuan TI.
Tahun 2006 telah dibangun jaringan komunikasi berbasis internet protocol (Tower) yang menghubungkan 2 kantor kecamatan tepatnya di kecamatan perbatasan sebelah utara dan timur, termasuk kantor Bupati menelan anggaran Rp 500 juta. Infrastruktur ini ibarat jalan yang siap melewatkan data, suara, gambar dan aplikasi SIM.
Saat ini sudah dapat berkomunikasi telepon lewat Teknologi VoIP tanpa pulsa antara Bone – Bone, Sabbang dan kantor Bupati.
Kedepan jaringan internet wifi inio akan dikembangkan lebih jauh sehingga selain kompantible dengan telepon tetap (Konvensional) juga dengan telepon genggam tertentu tanpa pulsa, ini efesiensi yang luar biasa.
Mengingat luas wilayah yang begitu besar, untuk urusan perizinan, tidak memusatkan kegiatan layanan public pada ibukota kabupaten seperti umumnya penerapan SIMTAP, tapi SIMTAPnya akan dipusatkan di masing – masing kecamatan.
Pelimpahan semua kewenangan perizinan di kecamatan, dekatkan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu jauh – jauh ke ibukota kabupaten hanya untuk mengurus KTP, KK, dll. Kabupaten hanya berfungsi mengontrol proses administrasi perizinan lewat infrastruktur tersebut. Tahun 2007 jaringan akan diperluas penetrasinya ke 5 kecamatan lagi dengan biaya berkisar Rp 650 Juta.
Selanjutnya tahun 2008-2010 akan dibangun di 3 kecamatan terpencil yang topografinya berbukit dan terjal, tingkat kesulitannya besar, pemeliharaannya rumit, yang pastinya memerlukan biaya yang sangat besar. Infrastruktur ini diharapkan dapat membantu menjawab persoalan kemiskinan informasi, akses internet lewat satelit yang berpusat di kantor Bupati, akan disharing sampai ke kecamatan dan des, selain dimanfaatkan oleh aparat Pemda juga akan diarahkan kepada kelompok tani dan UKM.
Komitmen membangun Luwu Utara dengan memanfaatkan teknologi informasi adalah semata-mata untik kesejahteraan masyarakat Luwu Utara.
Seiring dengan peningkatan pembangunan daerah, maka pengadaan barang dan jasa di Luwu Utara mengalami peningkatan. Tahun 2006 jumlah paket pengadaan barang dan jasa berjumlah 383 kegiatan lalu tahun 2007 berjumlah 433 kegiatan. Peningkatan tersebut telah memacu peningkatan jumlah penyedia barang dan jasa yang pada akhirnya dapat memicu suburnya praktek – praktek KKN untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini sulit dihindari karena system pengadaan yang bersifat manual sehingga dapat dipengaruhi faktor – faktor yang bersifat subyektif sehingga proses pengadaan barang dan jasa melalui internet (e-procurement) yang menggunakan perangkat teknologi menjadi solusi menutup pintu terjadinya KKN.
Langkah awal pelaksanaan e-procurement itu sendiri telah dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Surabaya beberapa waktu yang lalu guna meminimalisir kesalahpahaman, kecurigaan masyarakat, membantu proses pengendalian administrasi, memudahkan bagi peserta lelang, dan terhindar KKN.
Dalam berbagai kesempatan, Bupati Luwu Utara kerapkali mengatakan pencanangan pengadaan barang/jasa tahun 2009 menggunakan sarana elektronik melalui jaringan internet sudah terlaksana, sehingga pelaksanaan e-procurement baik pengguna barang/jasa selain dituntut menguasai aturan main pengadaan yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 juga harus menguasai dan mampu menggunakan teknologi informasi, salah satunya penggunaan komputer sebagai media komunikasi.
“Tidak ada lagi face to face communication antara rekanan dan pengguna barang/jasa” ujarnya. E-Procurement dapat mewujudkan tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif berupa jadwal penyelesaian proyek tepat waktu, efesien rata-rata 25 % penghematan anggaran daerah, transparan berupa mengakomodir tuntutan penyedia barang jasa, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel.
E-Procurement dapat meminimalisasi kesalahpahaman, kecurigaan masyarakat, membantu proses pengendalian administrasi, memudahkan bagi peserta lelanguntuk mengikuti semua tahapan lelang, memberi keadilan bagi peserta lelang, aman dan terhindar dari tuduhan KKN, karena panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa dapat mengetahui nama dan alamat penawar untuk masing-masing paket pekerjaan hanya pada saat setelah pembukaan sampul.
Guna mewujudkan pelayanan public yang prima dibidang e-procurement, akan dilaksanakan secara bertahap. Tahun 2008 adalah rtahap persiapan dan pemantapan yaitu melatih panitia tender mengikuti Training Of Trainer (TOT) sebanyak 20 orang yang akan mengoperasionalkan e-procurement, penyediaan infrastruktur e-procurement, menyusun database penyedia barang jasa dengan menggunakan software e-procurement dengan cara registrasi dan pengambilan tanda tangan digital pimpina perusahaan. Software ini merupakan hak cipta Pemkot Surabaya yang sudah teruji kehandalannya, mendapatkan sertifikat.
ISO mutu dan keamanan jaringan dari lembaga sertifikasi internasional. Telah disiapkan akses internet gratis untuk memfasilitasi rekanan barang jasa melaksanakan penawaran secara online melalui empat titik koneksi akses internet (hotspot) 250 meter disekitar Kantor Camat Sabbang, Baebunta, Masamba dan rumah jabatan Bupati.
Tahun 2009 merupakan tahap pelaksanaan (action), dimulai dari proses administrasi, evaluasi hingga pengumuman pengadaan barang/jasa sudah dapat dilaksanakan secara online dengan mengakses alamat http://www.luwuutara-eproc.or.id.
Semua paket pekerjaan diatas Rp. 50 juta akan dilelang secara elektronik melalui sistem e-procurement. Sejalan pesan Mendagri, Mardiyanto, ketika melantik Gubernur Syahrul Yasin Limpo, adalah pemerintah sangat mengharapkan persoalan korupsi dan transparansi khususnya dalam proses pengadaan barang/jasa harus mendapatkan perhatian yang serius. Salah satu unsure mewujudkan good governance di era reformasi adalah transparansi dalam pemerintahan.
Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi dan ide-ide baru, diantaranya dengan memanfaatkan kehadiran teknologi informasi berbasis internet dalam proses pelayanan pemerintahan yang kita kenal sebagai e-government.
Guna mendukung program e-procurement, Pemerintah Daerah Luwu Utara tengah bekerja sama dengan PT Solusindo Kreasi Pratama/Indonesian Tower untuk menyiapkan infrastruktur jaringan telekomunikasi seluler yang juga dapat difungsikan sebagai media internet. Jalin kerja sama dituangkan kedalam bentuk penandatangan memorandum of understanding (MoU) di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator, sebagai salah satu upaya penataan pembangunan menara telekomunikasi. Menara ini dibangun oleh perusahaan independent yang tidak memiliki afiliasi dengan operator. Pembagunan disesuaikan dengan master plan dan peraturan Bupati tentang penataan pembangunan menara bersama dapat direduksi sehingga tidak menimbulkan polusi pandangan, juga pembangunan menara bersama dapat menertibkan setiap operator yang akan membangun menara, tidak menjadi hutan tower, tidak merusak lingkungan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan PAD melalui kompensasi pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dengan sistem bagi hasil sebesar Rp. 500 ribu per operator per bulan per menara yang masuk ke kas Daerah sehingga tidak dapat dibayangkan ke depan di Luwu Utara akan dibangun 50 menara bersama, yang akan diatur melalui master plan sesuai hasil survey.

Investasi satu buah menara + Rp. 1 M, yang dana pembangunannya bersumber dari Indonesia Tower Sementara PAD murni yang masuk ke kas daerah diperkirakan sebesar Rp. 12 M per tahun, melebihi PAD murni dari sektor-sektor lainnya.
Olehnya itu, sudah saatnya sektor ini dijadikan sebagai salah satu sektor prioritas, karena selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui coverage komunikasi yang semakin besar, juga merupakan perwujudan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang sangat membutuhkan fasilitas telekomunikasi, terutama masyarakat yang berdomisili di daerah yang tidak terjangkau jaringan telepon/sinyal selluler.

About these ads

Desember 21, 2008 - Posted by | makalah

1 Komentar »

  1. salut buat pemerintah luwu utara, tapi saya coba akses alamat yang anda tulis,kok tertulis “Firefox can’t find the server at http://www.luwuutara-eproc.or.id.”

    Komentar oleh ramli | Januari 13, 2009


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: